Pasang iklan, hanya lewat Contact Us.
Waspada penipuan iklan. Klik di sini untuk melihat daftar penipu.
Waspada penipuan iklan. Klik di sini untuk melihat daftar penipu.
-
Alamat alternatif sudah baru gan.
Bookmark alamat ini gan : https://bit.ly/ceksemprot
Atau buka dengan VPNIkuti alamat terbaru dari forum di : Follow Twitter @SemprotCom
Orde Baru Vs Pro-Reformasi = ????
- Thread starter Ajo John
- Start date
thombol
Calon Suhu Semprot
Jadi tambah bihun gue di trit dewek.
Bisa pindah kewarganegaraan kaga
Di sini apa2 di bilang mahal, esek ampe ratusan juta dibilang murah
Tenang bro masih banyak exsodusan dari dolly yang butuh duit....
Tenang bro masih banyak exsodusan dari dolly yang butuh duit....
Tak ada dolly , KJ pun jadi
Prolog dulu ya
A. Orde Baru/(Demokrasi Pancasila)
Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun.
Pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi.
Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.
Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah.
Lihatlah jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.
Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi.
Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.
APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.
Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional.
Salah satu kelemahan dari asumsi dasar ini adalah :
Sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih kearah yang bersifat mikro-ekonomi.
Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN.
Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.
Format APBN pada masa Orde baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran.
Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya.
Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan seseuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani sangat mengakar
APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran.
Keberpihakan pemerintah pada rakyat yang tidak meng optimalkan penerimaan dari sector pajak karena akan membebani rakyat menimbulkan deficit anggaran dan disinilah peran pinjaman luar negeri.
Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit.
Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri.
Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri.
Namun prinsip berimbang ini merupakan kunci sukses pemerintah pada masa itu untuk mempertahankan stabilitas, khususnya di bidang ekonomi. Karena pemerintah dapat menghindari terjadinya inflasi, yang sumber pokoknya karena terjadi anggaran yang defisit. Sehingga pembangunanpun terus dapat berjalan.
Prinsip lain yang diterapkan pemerintah Orde Baru adalah prinsip fungsional.
Prinsip ini merupakan pengaturan atas fungsi anggaran pembangunan dimana pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membiayai anggaran belanja pembangunan. Karena menurut pemerintah, pembangunan memerlukan dana investasi yang besar dan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri.
Prinsip ketiga yang diterapakan oleh pemerintahan Orde Baru dalam APBN adalah, dinamis yang berarti peningkatan tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan.
Dalam hal ini pemerintah akan berupaya untuk mendapatkan kelebihan pendapatan yang telah dikurangi dengan pengeluaran rutin, agar dapat dijadikan tabungan pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah dapat memanfaatkan tabungan tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan.
Kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu derelgulasi perbankan dan reformasi perpajakan.
Akan tetapi, kebijakan demikian membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Akibatnya, kebijakan untuk mengurangi bantuan luar negeri tidak dapat terjadi karena jumlah pinjaman luar negeri terus meningkat. Padahal disaat yang bersamaan persentase pengeluaran rutin untuk membayar pinjaman luar negeri terus meningkat.
B. Masa Reformasi (Demokrasi tidak jelas)
Pada masa krisis ekonomi,ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi.
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.
Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.
Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.
Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja.
Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan.
Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi.
Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
System pemerintahan:
Orde baru : kebijakan masih pada pemerintah, namun sektor ekonomi sudah diserahkan ke swasta/asing, fokus pada pembangunan ekonomi, sentralistik, demokrasi Pancasila, kapitalisme.
Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan. Sebab, Soeharto melahirkan Orde Baru dan Orde Baru merupakan sistem kekuasaan yang menopang pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade.
Orde reformasi : pemerintahan tidak punya kebijakan (menuruti alur parpol di DPR), pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah yang kebablasan, demokrasi Liberal (neoliberaliseme), tidak jelas apa orientasinya dan mau dibawa kemana bangsa ini.
nanti akan sampai ke jumlah hutang selama orde baru dan pada orde repotnasi ini
nanti akan sampai ke masalah korupsi masa orde baru dan orde repot nasi ini dimana korupsi meningkat ribuan persen
A. Orde Baru/(Demokrasi Pancasila)
Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun.
Pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi.
Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.
Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah.
Lihatlah jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.
Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi.
Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.
APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.
Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional.
Salah satu kelemahan dari asumsi dasar ini adalah :
Sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih kearah yang bersifat mikro-ekonomi.
Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN.
Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.
Format APBN pada masa Orde baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran.
Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya.
Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan seseuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani sangat mengakar
APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran.
Keberpihakan pemerintah pada rakyat yang tidak meng optimalkan penerimaan dari sector pajak karena akan membebani rakyat menimbulkan deficit anggaran dan disinilah peran pinjaman luar negeri.
Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit.
Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri.
Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri.
Namun prinsip berimbang ini merupakan kunci sukses pemerintah pada masa itu untuk mempertahankan stabilitas, khususnya di bidang ekonomi. Karena pemerintah dapat menghindari terjadinya inflasi, yang sumber pokoknya karena terjadi anggaran yang defisit. Sehingga pembangunanpun terus dapat berjalan.
Prinsip lain yang diterapkan pemerintah Orde Baru adalah prinsip fungsional.
Prinsip ini merupakan pengaturan atas fungsi anggaran pembangunan dimana pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membiayai anggaran belanja pembangunan. Karena menurut pemerintah, pembangunan memerlukan dana investasi yang besar dan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri.
Prinsip ketiga yang diterapakan oleh pemerintahan Orde Baru dalam APBN adalah, dinamis yang berarti peningkatan tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan.
Dalam hal ini pemerintah akan berupaya untuk mendapatkan kelebihan pendapatan yang telah dikurangi dengan pengeluaran rutin, agar dapat dijadikan tabungan pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah dapat memanfaatkan tabungan tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan.
Kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu derelgulasi perbankan dan reformasi perpajakan.
Akan tetapi, kebijakan demikian membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Akibatnya, kebijakan untuk mengurangi bantuan luar negeri tidak dapat terjadi karena jumlah pinjaman luar negeri terus meningkat. Padahal disaat yang bersamaan persentase pengeluaran rutin untuk membayar pinjaman luar negeri terus meningkat.
B. Masa Reformasi (Demokrasi tidak jelas)
Pada masa krisis ekonomi,ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi.
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.
Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.
Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.
Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja.
Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan.
Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi.
Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
System pemerintahan:
Orde baru : kebijakan masih pada pemerintah, namun sektor ekonomi sudah diserahkan ke swasta/asing, fokus pada pembangunan ekonomi, sentralistik, demokrasi Pancasila, kapitalisme.
Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan. Sebab, Soeharto melahirkan Orde Baru dan Orde Baru merupakan sistem kekuasaan yang menopang pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade.
Orde reformasi : pemerintahan tidak punya kebijakan (menuruti alur parpol di DPR), pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah yang kebablasan, demokrasi Liberal (neoliberaliseme), tidak jelas apa orientasinya dan mau dibawa kemana bangsa ini.
nanti akan sampai ke jumlah hutang selama orde baru dan pada orde repotnasi ini
nanti akan sampai ke masalah korupsi masa orde baru dan orde repot nasi ini dimana korupsi meningkat ribuan persen
Newbie ijin mantau sis
Nanti kita diskusi pola korupsi masa orde baru dan pola korupsi orde repitnasi juga tentang hutang luarnegeri
Belum lagi soal keamanan dan kriminalitas
ane ijin nyimak aja sis..ane cuma wong ndeso yang taunya cuma kerja, cari duit buat ngasih makan saya dan keluarga.. hehehe.. lanjut
ane cuma wong ndeso yang taunya cuma kerja, cari duit buat ngasih makan saya dan keluarga.. hehehe.. lanjut
Justru tepat kan ? Terasa kan sekarang ini bagi orang yang bekerja dengan tujuan menafkahi keluarga secara layak, betapa sulit hidup ini.. Harga2 naik tidak karuan, tidak ada regulasi harga seperti dulu dengan BULOG dan lain2
Tidak ada lagi ibu2 mendengarkan radio RRI untuk tahu harga sembako dan harga di radio kalaupun ada perubahan deviasinya kecil dengan dipasar ..
Akibat orang orang bodoh yang melakukan reformasi lah kita masuk ke era kegelapan seperti sekarang ini
Reformasi..
Saya pribadi menurut penilaian pribadi saya.reformasi kebablasan... belum siap SDMnya.
Ahirnya sekarang ini,korupsi yg dilakukan secara perseorangan maupun sistematik.
Sangat disayangkan kalau ada orang bilang korupsi dilakukan karna warisan orde baru.dpt disimpulkan kalau mereka pelaku dan pengamat bilang hal itu terlihat mereka bodoh.sudah tau kalau korupsi itu salah tp ikut melakukan perbuatan tsb.
Tokoh reformasi? Kemana mereka ? Apa yg mereka lakukan setelah berhasil menggulingkan soeharto?.. secara bergandengan tangankah mereka membangun negri ini menjadi lebih baik?..
Justru saya melihat mereka berlomba lomba ingin jadi pahlawan bagi negara ini... dan ahirnya negara kacau balau sampe sekarang ini.
Mohon maaf kalau komen saya tidak bermutu dan terlihat bodoh.
Saya pribadi menurut penilaian pribadi saya.reformasi kebablasan... belum siap SDMnya.
Ahirnya sekarang ini,korupsi yg dilakukan secara perseorangan maupun sistematik.
Sangat disayangkan kalau ada orang bilang korupsi dilakukan karna warisan orde baru.dpt disimpulkan kalau mereka pelaku dan pengamat bilang hal itu terlihat mereka bodoh.sudah tau kalau korupsi itu salah tp ikut melakukan perbuatan tsb.
Tokoh reformasi? Kemana mereka ? Apa yg mereka lakukan setelah berhasil menggulingkan soeharto?.. secara bergandengan tangankah mereka membangun negri ini menjadi lebih baik?..
Justru saya melihat mereka berlomba lomba ingin jadi pahlawan bagi negara ini... dan ahirnya negara kacau balau sampe sekarang ini.
Mohon maaf kalau komen saya tidak bermutu dan terlihat bodoh.
thread merge
ether
Tukang Semprot
Tapi kalau hampir semua hal dikontrol oleh negara kyk sembako itu juga ga sehat, yg salah menurut gw sih
Karena sistem kita yang setengah2 komunis enggak liberalis enggak sok mau ditengah2 padahal semua yg ditengah2 it selalu berat buat dijalanin
Karena sistem kita yang setengah2 komunis enggak liberalis enggak sok mau ditengah2 padahal semua yg ditengah2 it selalu berat buat dijalanin
Apa salahnya dikotrol negara sis ?
Saat Orde baru harga cabai merah keriting dari ujung ke ujung standart....cukup denger di RRI kalaupun ada deviasi kecil saja
Harga Beras juga stabil
Sekarang ini serba tidak jelas..... akhirnya reformasi berubah jadi repotnasi.........
Korupsi ? Korupsi di era reformasi ribuan persen diatas masa Orde Baru, juga begitu dengan hutang LN....... (soal ini akan aku post nanti karena culup panjang)
Intinya adalah....... SAAT INI ADALAH MASA / ERA KEGELAPAN BAGI BANGSA INDONESIA.... MASA JAHILLIYAH YA SAAT INILAH
ether
Tukang Semprot
Ya masalah donk, waktu dikembalikan mekanisme pasar, semua yg biasa di kontrol dan di subsidi jadi ga terbiasa dan berfikir ada masalah. Sebenernya yg jadi masalah krn 'pernah' dikontrol kan dan disubsidi. Logikanya kalau harga disamakan berarti ada subsidi karena secara harga masuk akal kalau barang yg sama bisa dijual di satu negara dengan harga yg sama.
Nah kebiasaan di subsidi ini yg jelek, kalau kontrol ada di negara secara ga langsung penghasilan jg akan tereduksi karena adany subsidi ini. Waktu subsidi dilepas ya jd masalah krn udah biasa bayar murah kenapa harus bayar mahal
Kalau dibilang secara ekonomi lbh buruk sih enggak ya, perputaran uang skrng jauh lebih besar tinggal ada yg bisa mengikuti keadaan ada yang enggak it sih masalahnya
Kondisi sekarang beribu kali jauh lebih buruk sis .. Perputaran uang lebih besar karena inflasi dan semua instrumen pengukurnya memang berubah
Indonesia saat ini masuk dalam era tergelap dalam sejarah ..
Tidak semua hal disubsidi saat orde baru.. Tapi juga tidak bijak melepas pasar ke pasar bebas utk kebutuhan pokok masyarakat, kontrol harus dan tetap diperlukan
Tapi diatas semua itu kestabilan politik lah yang paling diperlukan.. Kembalikan dwi fungsi abri, kembalikan kontrol keamanan dll.. Maka politik akan stabil rakyatpun akan lebih sejahtera
Indonesia saat ini masuk dalam era tergelap dalam sejarah ..
Tidak semua hal disubsidi saat orde baru.. Tapi juga tidak bijak melepas pasar ke pasar bebas utk kebutuhan pokok masyarakat, kontrol harus dan tetap diperlukan
Tapi diatas semua itu kestabilan politik lah yang paling diperlukan.. Kembalikan dwi fungsi abri, kembalikan kontrol keamanan dll.. Maka politik akan stabil rakyatpun akan lebih sejahtera
ether
Tukang Semprot
Gak ngerti sama sekali kalau soal polri dan abri ya, tp dengan kekuasaan yg lbh besar dr skrng jg ga tau apa it bikin lebih baik ?
Tapi kalau kontrol dibagi2 mana yg dkontrol mana yg ga dkontrol ya kyk sekarang, serba tanggung serba binggung, masalahnya demokrasi pancasila it cm ad di indonesia blue print ga ada yg bs djadiin contoh akhirnya ya pake kira2 semua, dan it beresiko krn berarti bukan sistem yg ada disana tapi manusia per manusia.
Nah akhrny y kyk skrng kalau si A jd keputusan si A nanti ganti jaman s B ya beda lagi, akhirnya stagnant. Lebih baik pilih aja mau ke kanan ya ke kanan ke kiri ya ke kiri.
Sebetulnya struktur pola pemerintahan sudah ada Blue print nya sis..... sudah disusun dengan baik oleh Pak Harto
Yang jadi masalah semua yang dianggap produk Orde Baru di buang dan dirusak oleh para sengkuni itu (yang mengusung reformasi)
Kalau mengikuti Blue print yang sudah ada maka sesungguhnya tinggal melanjutkan saja .... (lihat Thailand, sering kudeta tetapi pola pemerintahan tidak berubah karena ada sistim dan struktur yang diikuti oleh siapapun yang berkuasa)
beda kan dengan kita...... yang sejak reformasi merasa diri maha pintar padahal maha bodoh dan mengubah semua struktur
Contoh :
Dulu ada GBHN (Garis Besar Haluan Negara) mau kemana juga bisa diketahui arahnya
Ada Repelita (rencana pembangunan lima tahun) dilanjutkan dengan PELITA (pembangunan lima tahun) semua ada target dan jelas apa yang dituju...
Kalau sekarang ? kacau balau dan amburadul
Maka sekarang ini Indonesia kita masuk ke masa terkelam dalam sejarah, terjadi kemunduran di semua sektor dari manusia nya sampai pembangunannya
Lihat Vietnam ..tahun 1970 an kita sudah sampai dimana mereka masih perang dan hancur total........ sekarang mereka jauh diatas kita
Yang jadi masalah semua yang dianggap produk Orde Baru di buang dan dirusak oleh para sengkuni itu (yang mengusung reformasi)
Kalau mengikuti Blue print yang sudah ada maka sesungguhnya tinggal melanjutkan saja .... (lihat Thailand, sering kudeta tetapi pola pemerintahan tidak berubah karena ada sistim dan struktur yang diikuti oleh siapapun yang berkuasa)
beda kan dengan kita...... yang sejak reformasi merasa diri maha pintar padahal maha bodoh dan mengubah semua struktur
Contoh :
Dulu ada GBHN (Garis Besar Haluan Negara) mau kemana juga bisa diketahui arahnya
Ada Repelita (rencana pembangunan lima tahun) dilanjutkan dengan PELITA (pembangunan lima tahun) semua ada target dan jelas apa yang dituju...
Kalau sekarang ? kacau balau dan amburadul
Maka sekarang ini Indonesia kita masuk ke masa terkelam dalam sejarah, terjadi kemunduran di semua sektor dari manusia nya sampai pembangunannya
Lihat Vietnam ..tahun 1970 an kita sudah sampai dimana mereka masih perang dan hancur total........ sekarang mereka jauh diatas kita
ether
Tukang Semprot
Vietnam belum lah kalu dblg datas infoneaia..
masih kacau jg
tp klau dblg pesat perkembanganny iya.. karena mereka jelas milih ke kiri
kan dah dblg kalau ad ditengah it coatny jd tinggi dan margin errorny jg tinggi
Kebayang gak kalau dr dluu udah dikembalikan ke mekanisme pasar..
keadaan ga akan kyk gini dech
mau siapaun bosnya tetep aja bs jalan
bentar sblmny, gw gak ngerti politik ya sis
tp dr yg blueprint it, it blue print buatan sendiri kan? Dan lagi it sifatnya control dan sekali lagi semua yg d control it margin dan errorny tinggi krn orang perorang
masih kacau jg
tp klau dblg pesat perkembanganny iya.. karena mereka jelas milih ke kiri
kan dah dblg kalau ad ditengah it coatny jd tinggi dan margin errorny jg tinggi
Kebayang gak kalau dr dluu udah dikembalikan ke mekanisme pasar..
keadaan ga akan kyk gini dech
mau siapaun bosnya tetep aja bs jalan
bentar sblmny, gw gak ngerti politik ya sis
tp dr yg blueprint it, it blue print buatan sendiri kan? Dan lagi it sifatnya control dan sekali lagi semua yg d control it margin dan errorny tinggi krn orang perorang
thombol
Calon Suhu Semprot
Pemisi para sista - sista... Nubie numpang rebahan... 
Aku sisipkan berita hari ini
Vladimir Putin IDOLA ku
Sumber : detik.com
Moskow, - Pemimpin oposisi Rusia, Boris
Nemtsov tewas ditembak beberapa pria
tak dikenal, tak jauh dari Kremlin. Tiga jam
sebelum kematiannya, pengkritik keras
Presiden Rusia Vladimir Putin itu
diwawancarai oleh stasiun radio Moskow.
Dalam wawancara itu, Nemtsov
mengecam aksi-aksi Putin di Ukraina dan
menyerukan dihentikannya konflik
Ukraina. Demikian seperti dilansir kantor
berita AFP, Sabtu (28/2/2015).
Dalam wawancara selama 45 menit di
radio terkenal Echo of Moscow tersebut,
Nemtsov menyerukan para pendengar
radio untuk ikut serta dalam aksi demo
oposisi di Moskow pada Minggu, 1 Maret
besok.
Kini dengan adanya insiden penembakan
ini, pihak pengorganisir demo berencana
untuk melakukan march sebagai tanda
duka atas kematian Nemtsov.
Dalam wawancara di radio itu, Nemtsov
mengatakan aksi demo tersebut akan
menuntut "dihentikannya segera perang di
Ukraina". Nemtsov juga mendukung
anggapan Barat bahwa pasukan Rusia ikut
terlibat bersama para separatis dalam
pertempuran melawan pasukan Ukraina.
Tudingan keterlibatan ini telah berulang
kali dibantah pemerintah Rusia.
Aparat kepolisian Rusia saat ini masih
memburu para pelaku penembakan
Nemtsov. Presiden Putin telah
memerintahkan penyelidikan di bawah
kendali kepresidenan atas insiden itu.
Menurut Putin, insiden itu bisa saja
merupakan aksi pembunuh bayaran dan
provokasi menjelang aksi protes besar-
besaran oleh oposisi yang akan digelar
Minggu, 1 Maret besok.
Itulah yang seharusnya dilakukan pemerintah ..
Presiden yang berhasil membawa Rusia keluar dari inferiornya dan kembali menjadi salah satu negara terkuat (lagi)
Indonesia harus berani seperti itu
Vladimir Putin IDOLA ku
Sumber : detik.com
Moskow, - Pemimpin oposisi Rusia, Boris
Nemtsov tewas ditembak beberapa pria
tak dikenal, tak jauh dari Kremlin. Tiga jam
sebelum kematiannya, pengkritik keras
Presiden Rusia Vladimir Putin itu
diwawancarai oleh stasiun radio Moskow.
Dalam wawancara itu, Nemtsov
mengecam aksi-aksi Putin di Ukraina dan
menyerukan dihentikannya konflik
Ukraina. Demikian seperti dilansir kantor
berita AFP, Sabtu (28/2/2015).
Dalam wawancara selama 45 menit di
radio terkenal Echo of Moscow tersebut,
Nemtsov menyerukan para pendengar
radio untuk ikut serta dalam aksi demo
oposisi di Moskow pada Minggu, 1 Maret
besok.
Kini dengan adanya insiden penembakan
ini, pihak pengorganisir demo berencana
untuk melakukan march sebagai tanda
duka atas kematian Nemtsov.
Dalam wawancara di radio itu, Nemtsov
mengatakan aksi demo tersebut akan
menuntut "dihentikannya segera perang di
Ukraina". Nemtsov juga mendukung
anggapan Barat bahwa pasukan Rusia ikut
terlibat bersama para separatis dalam
pertempuran melawan pasukan Ukraina.
Tudingan keterlibatan ini telah berulang
kali dibantah pemerintah Rusia.
Aparat kepolisian Rusia saat ini masih
memburu para pelaku penembakan
Nemtsov. Presiden Putin telah
memerintahkan penyelidikan di bawah
kendali kepresidenan atas insiden itu.
Menurut Putin, insiden itu bisa saja
merupakan aksi pembunuh bayaran dan
provokasi menjelang aksi protes besar-
besaran oleh oposisi yang akan digelar
Minggu, 1 Maret besok.
Itulah yang seharusnya dilakukan pemerintah ..
Presiden yang berhasil membawa Rusia keluar dari inferiornya dan kembali menjadi salah satu negara terkuat (lagi)
Indonesia harus berani seperti itu
berbungkus
Kakak Semprot
- Daftar
- 18 Oct 2014
- Post
- 166
- Like diterima
- 71
ijin masuk ya sis,slrg ane suka baca semprot ttg konspirasinya drpd yg lendir2 krn lebih banyak yg blm tahunya.hha
Klwnurut ane,bnyak.hal yg bisa dicontoh dr orde baru macam program pembangunan yg sistematis dan jelas, kberpihakan thd rakyat,wibawa dimata dunia,dll.
tadi sia liana jg dah sebutin scra jelas di page 3 klw g salah penerapan kebijakan dan strategi orba..Tujuanya bagus tpi ad hal yg krg,macam pajak sdikit krn berpihak rakyat jd hutang k LN,dll.
Ak yakin presiden kita harusnya tahu ttg ini,utamanya GBHN,repelita,Pelita,serta kberpihakan dg rakyat diakui saja bahwa itu baik dan coba untuk diterapkan sekarang.
Kan jg masi banhk ahli ekonomi n politik saat ini,bisa dicari tahu ramuan yg jelas sistematis teratur!
Dan mengenai kebebasan berpendapat,mnuangkan pikiran,berserikat n berkumpul/demokrasi ane rasa mayoritas SDM skrg terlalu sok pintar dan mengagung2kanya.Jdi kebebasan yg ga bertanggung jawab..
Similar threads
Pasang iklan hanya lewat CONTACT US
