Agen Terpercaya   Advertise
 
 
 
Pasang iklan, hanya lewat Contact Us.
Waspada penipuan iklan. Klik di sini untuk melihat daftar penipu.

Kekonyola Orang yang digusur

stayalert

Senpai Semprot
UG-FR
Daftar
26 Sep 2010
Post
860
Like diterima
15
Lokasi
Kab. Bogor, Bekasi, Jakarta
Bimabet
Baru aja Kp. Pulo digusur Ahok

Karena;
- menempati tanah negara
-menghilangkan ling. Kumuh
- revitalisasi bantaran sungai ciliwung
-menuju jkt bersih, sehat dan cerdas

Nah yang menurut ane konyol dan umumnya yang ada selama ini adalah :

Mereka yang digusur menempati tanah negara berpuluh puluh tahun
Saat diminta mereka minta ganti rugi
Padahal pemerintah pun menangkap dan tidak memberi ganti rugi juga bisa

Kasus Kp. Pulo menurut saya Ahok relokasi masih manusiawi. Karena:
-dikasi solusi di rusunnawa
-sewa rusun 10.000/hari
-diberi perabotan dan ganti rugi
-yang mau pulang kampung diberi transport dan uang saku 5jt per orang.


Ada yang mau beri tanggapan atau diperdebatkan??
 
Lho? jadi diganti rugi?
Katanya Ahok gak jadi ganti rugi tuh gan. Trus Ahok dibilang labil. Hihihi...:D

Btw, biasalah gan... 'Rakyat kecil' Indonesia kita emang begitu... Kayak motor...
'Digeber' dulu baru jalan... Hahaha... Dari dulu-dulu gak pernah gitu mau dipikirin mau tinggal dimana...

Mungkin tuntutan mereka akan ganti rugi itu udah jadi 'agenda' mereka suatu hari nanti gan...
Dan hari itu adalah saat ini...
Mereka sebenarnya tau persis dimana letak tempat tinggal mereka, cuma mereka tetap bersikeras untuk menetap di situ karena tempatnya yg konon katanya 'strategis'.
Namun pasti timbul pertanyaan dalam hati mereka dari jauh2 hari: "Ntar kalo digusur gimana ya?"
Tapi mungkin mereka jawab: "Ah, gampang... tuntut aja sama pemda, kita kan rakyat kecil, harus dipeduliin dong! Semuanya salah mereka, sampai2 kita tinggal di sini! harus mereka yg nyiapin rumah, perabot, makan dan minum, gaji bagus dan jaminan hari tua!"
Dan kemudian disepakatilah aksi lempar2an batu yang ntah apa fungsinya...:D

Itulah yg terkadang bikin Ahok gemas dan murka. Mereka nggak mau banjir, tapi mereka tinggal di tempat rawan banjir yg mana mereka sendiri yg bikin banjir. Lucunya mereka malah menyalahkan pemda: "Wahai Pak Ahok! Tolong perhatikan kami yg kebanjiran ini! Tolong bikin supaya nggak banjir!" Hahahaha...
Yang lebih lucu lagi: "Tolonglah pemerintah! Beri kami santunan atas musibah banjir ini..." Wkwkwk... Sebenernya mau mereka dicegah banjirnya atau emang minta fulus???" :p
 
Ada yg lebih konyol lagi

Udah pindah dpt gratis sewa dan listrik 3 bulan. Masih bilang mahal lagi sewa nya habis itu 300.000/bln

Mana ada sieh sewa murah kaya itu di jakarta
Dirusun lagi yang lebih rapi.
 
aneh ya pdhl dapet rusunawa bagus n murah, ganti rugi cuma buat yg punya sertifikat tanah n imb

yg ga punya masa minta ganti rugi
 
biasanya sih itu ada provokator yang manas2in warga jadi berani rusuh, ane percaya mereka orang baik
 
User di-banned, maka konten otomatis dihapus.
User is banned, content is deleted automatically.
 
Betul. Biasa ormas yg selalu buat masalah. Supaya bsa dpt jatah. Itulah yg membuat negeri kita selalu terjajah sama bangsa sendiri. Mw di buat maju malah mundur perlahan
 
Bertahun tahun tata kelola DKI sdh amburadul ancur abis.

Suatu saat nanti ane cuma pengen liat sungai ciliwung itu rapih bersih sehat kaya sungai di negara tetangga. Anak cucu kita bisa berjalan di sisi sungai dengan penuh sukacita.

Sudah bagus kok dengan program relokasi, liat di TV apartemennya bagus bersih.

Yg demo ya pasti ada sesuatulah, pengamat yg mencaci ya pasti ngga suka ahok krn mungkin dia tionghwa atau kristen atau ahok yg blak2an mulutnya.

Ahok ngasih ganti rugi ? Ya masuk penjaralah dia. Tanah negara diganti rugi ya penjaralah alamatnya.

Susah memang, banjir di caci maki, relokasi juga di caci maki, ya jd gubernur dki harus tahan banting.
 
Siapa tau ada member forum yg berlokasi di sana mau berkomentar di sini,,,
Mumpung lagi happening.
:kopi::kretek:
 
Kabarnya sih alasan org2 FPI mewujudkan raga di Kp.Pulo kmrin cm mau memastikan spy makam Habib, mushola tua dan makam keramat lainnya yg ada di sana ga ikut digusur. Tak lebih.

Tapi... Belakangan Habib Selon jg mengakui klo jarak situs2 itu dgn pemukiman warga yg jd target pembersihan cukup jauh, jd kecil kemungkinan ikut digusur. Nah lo. Jd betul ga alasan mereka nampang di sana cm buat memastikan keamanan situs2 bersejarah atau buat kedok saja spy mereka aman dr anggapan2 negatif. Apalagi wrg Kp.Pulo tiba2 bisa bereaksi 'sebrutal' itu kendati solusi pemprov sdh bagus.

Kerusuhan terjadi --> FPI nampang.

Bukan su'uzhan, cm ingin menelusuri sgl kemungkinan yg terjadi. Apalagi lihat reputasi ormas itu selama ini. Ditambah gubernur saat ini adalah target yg empuk secara rasial dan belief. Sdh rahasia umum kan kalau tujuan FPI itu formalisasi agama dan 'homogenisasi' populasi menurut sebuah tatanan yg mereka yakini benar. Maaf kalau salah, cm ikut share opini.
 
Tau ga kalau Rumah Ahok di PIK itu dulu nya rawa dan hutan gambut? Kok ga di gusur? Kok ijinnya kuluar? Kok amdalnya keluar? Padahal bikin carport di pesisir pantai jakarta loh yang dari beton dan mengubah bentang alam, mengubah arus ocianografi hingga mengganggu ekosistem...

Tau ga daerah senayan itu dulunya resapan air? Ga di gusur juga? Kok bisa ada deretan mall disana?

Simatupang itu kawasan resapan air dengan peruntukan hunian terbatas, kok sekarang jadi Perkantoran dengan okupasi tinggi dengan koevisien bangunan lebih dari dua lantai?

FPI? Hmm yang mendampingi Warga disana adalah ROMO Sandyawan Pendeta Khatolik tuh. Mereka menolak campur tangan FPI, menyusun perencanaan partisipatif untuk normalisasi kali dengan rumah panggung dan danau retensi tuh seperti inisiatif warga di kali code

Tau ga kalau proyek normalisasi ini dananya dari mana? UTANG ke World Bank. Itu artinya proyek menggusur ini nantinya akan membebani rakyat jakarta dengan utang plus bunga. Nah loh untung kaga yang ada makin amsyong

Ada baiknya berkomentar lah dengan bijak sesuai fakta dan data di lapangan..
 
Tau ga kalau Rumah Ahok di PIK itu dulu nya rawa dan hutan gambut? Kok ga di gusur? Kok ijinnya kuluar? Kok amdalnya keluar? Padahal bikin carport di pesisir pantai jakarta loh yang dari beton dan mengubah bentang alam, mengubah arus ocianografi hingga mengganggu ekosistem...

Tau ga daerah senayan itu dulunya resapan air? Ga di gusur juga? Kok bisa ada deretan mall disana?

Simatupang itu kawasan resapan air dengan peruntukan hunian terbatas, kok sekarang jadi Perkantoran dengan okupasi tinggi dengan koevisien bangunan lebih dari dua lantai?

FPI? Hmm yang mendampingi Warga disana adalah ROMO Sandyawan Pendeta Khatolik tuh. Mereka menolak campur tangan FPI, menyusun perencanaan partisipatif untuk normalisasi kali dengan rumah panggung dan danau retensi tuh seperti inisiatif warga di kali code

Tau ga kalau proyek normalisasi ini dananya dari mana? UTANG ke World Bank. Itu artinya proyek menggusur ini nantinya akan membebani rakyat jakarta dengan utang plus bunga. Nah loh untung kaga yang ada makin amsyong

Ada baiknya berkomentar lah dengan bijak sesuai fakta dan data di lapangan..

fakta dan data dilapagan mengatakan itu tanah bukan punya mereka gan.. bijimana? :D
 
fakta dan data dilapagan mengatakan itu tanah bukan punya mereka gan.. bijimana? :D

Berdialog lah, baca postingan saya, warga juga bikin perencanaan partisipatif di bantu Romo Sandy agar hunian bisa lebih baik dan bisa kembali sebagai resapan air. Di kali code juga begitu tuh.

Di atas juga di singgung di sediakan Rusunawa, pernah main kesana? Hanya ada 520 unit, sedangkan gusuran ini melibatkan 700 - 800 orang yang butuh hunian. sisanya mau di taro dimana?

Solusinya harus lebih cerdas dari cuma main gusur.
 
yg pasti kita klu numpang tempat orang ya hurus mikir bahwa klu orang yg punya mau ambil ya silahkan ĴÂŞŇбåñ panggil fpi atau segala romo begitu aja kok repot
 
Warga kampung pulo sudah di sana sejak Indonesia belum merdeka kali.... Pertama kali berdiri abad 17 tahun 1800 loh dan menjadi bagian pembangunan pasar jatinegara atau mastercornelis...
 
Ada yg lebih konyol lagi

Udah pindah dpt gratis sewa dan listrik 3 bulan. Masih bilang mahal lagi sewa nya habis itu 300.000/bln

Mana ada sieh sewa murah kaya itu di jakarta
Dirusun lagi yang lebih rapi.

iya ya suhu 300/bln udah murah bener ...
 
Rumah Ahok sepertinya ada di Pluit deh suhu, bkn PIK. Ini smpt jd bahan permasalahan, sebenarnya isunya yg PIK itulah yg daerah penting bwt ekosistem yaitu daerah resapan air. Tp faktanya tak demikian. Baik wilayah Pluit maupun kawasan PIK dulunya tak pernah jd lahan terbuka hijau. Lgpula kawasan sekitar perumahan pluit jg sdh bnyk ditanami bakau sehingga harusnya sdh tak ada masalah lg terkait ekosistem (andai memang statusnya bermasalah), dan memang itu bukan masalah. Nah, seandainya fakta skenarionya pun kawasan perumahan elit itu dulunya adalah lahan terbuka hijau dan proses pembangunannya malah turut berdampak negatif terhadap banjir, pastinya ijin pembangunan kawasan tak akan pernah keluar. Bukan membela mereka, tp kalau kita lihat sendiri spesifikasi cluster maupun kawasan secara umum maka perumahan elit semacam PIK sdh sangat memperhatikan fasilitas AMDAL, termasuk pembangunan resapan2 maupun biopori yg artinya memperhatikan dampak lingkungan juga. Jd dilihat dalam beragam skenariopun harusnya perumahan2 itu memang tetap aman dr skema penggusuran atau normalisasi.

Yg jd wilayah normalisasi di Pluit itu waduknya. Bukan pula membela Ahok, tp karena alasan itulah Ahok dgn keras menantang bwt dialog dan tanya dulu ke beliau soal isu2 yg berkembang bahwa perumahan Gubernur DKI tersebut mestinya jg perlu dinormalisasi alias digusur.

Dan kita jg tak bs terlalu menyalahkan pemerintah soal penggusuran tersebut, krn meskipun mereka sdh tinggal di sana lama toh terbukti mayoritas dr mereka tak bisa menunjukkan sertifikat. Itu artinya sudah menduduki tanah negara dan berkontribusi besar terhadap banjir (karena pas di DAS Ciliwung), mayoritas mereka jg melakukannya secara ilegal. Kalau tidak ingin menyalahkan mereka lantas dialihkan menyalahkan siapa? Menyalahkan pemerintahan sebelumnya atau malah menyalahkan kolonialis Belanda jaman dulu yg mengijinkan hunian wilayah DAS, yg di masa depan susceptible terhadap upaya normalisasi? Mungkin pastinya ada segelintir yg mengaku memiliki sertifikat asli dan dapat menunjukkannya. Terkait ini pasti Pemprov sdh punya pertimbangan khusus pula, entah ganti ruginya jauh lebih mahal atau bgmn kita tak tahu. Yg jelas Pemprov jg pastinya sdh hitung2 dan mendata rinci mn keluarga yg tergolong msh relatif mampu sehingga diberikan ongkos tmbhan bwt pulang kampung, dan mana yg memang tidak bs berkutik lagi karena banyak hal sehingga Rusunawa menjadi lahan baru yg disiapkan. Ini kan penting karena unit Rusunawa jg punya keterbatasan, dan terlalu naif klo kita berpikir 100% jumlah warga yg digusur sudah pasti akan menempati Rusunawa. Yg bisa dipulangkan dan mau pulang ke familinya di wilayah lain ya otomatis opsi pemulangan digunakan.

Tentang World Bank kita bs saja dgn mudah berasumsi ini akan memberatkan rakyat. Tp sudahkah kita tahu dgn tepat hitung2annya dan bagian mananya yg memberatkan rakyat? Dengan reputasi Ahok selama ini pastinya jika ada masalah terkait pendanaan akan sangat mudah terlacak dan pastinya mencuat ke permukaan. Ane juga optimis seandainya ada peneliti yg meminta akses data ke Pemprov pastinya permissible dan akan bs dikuak secara transparan. Masalahnya sudahkah ada yg melakukannya langsung atau isu2 ini masih dalam tahap asumsi dan analisa tak langsung?

Kurang atau lebihnya ane cuma mau menambahkan sisi lain. Bukan bermaksud sepenuhnya menyanggah dgn membabi buta atau membela pihak2 tertentu.
 
Bimabet
Saya coba bahas satu persatu ya, dengan pengetahuan saya tentang Jakarta. Buku yang saya tulis tentang sejarah Jakarta sejak jaman VOC bisa di dapat dengan mudah di Gramedia. Saya tidak membela salah satu pihak walau saya kenal dan beberapa kali bertemu dengan warga kampung pulo, begitu pula dengan Ahok.

Rumah Ahok sepertinya ada di Pluit deh suhu, bkn PIK. Ini smpt jd bahan permasalahan, sebenarnya isunya yg PIK itulah yg daerah penting bwt ekosistem yaitu daerah resapan air. Tp faktanya tak demikian. Baik wilayah Pluit maupun kawasan PIK dulunya tak pernah jd lahan terbuka hijau.
Yakin? Pluit ini sejak jaman VOC adalah rawa dan hutan bakau, sejak dahulu VOC memasukkan wilayah ini sebagai bagian dari rawa yang oleh VOC di gunakan sebagai benteng alami dari gempuran musuhnya terutama Portugis dan Banten. Paska banjir besar Batavia 1918, Pluit diproyeksikan sebagai daerah rawa untuk peresapan alami. Referensi: Silahkan Baca Majalah Tempo khusus yang membahas tentang Banjir Jakarta, Silahkan main ke Institute Sejarah Jakarta ketemu sama Romo Hauken. btw ini buku2 yang bisa kamu baca tentang isu ini:

Historical Sites of Jakarta, Sumber-sumber Asli Sejarah Jakarta, Galangan Kapal Batavia Selama Tiga Ratus Tahun, Menteng: Kota taman Pertama di Indonesia.

Kembali ke Sejarah Pluit ya suhu:

Pembangunan di wilayah ini mulai di lakukan pada tahun 1960, bersamaan dengan pembangunan Gelora Senayan, pemerintah juga menerapkan 8 wilayah pembangunan dalam Rencana Detil yang memasukkan kedalam proyek tersebut Kampung Gusti/Pluit, seluas 1415,6. ini yang menjadi awal masalah, kalau menurut penelitian Van Breen yang membangun Kanal Banjir Barat, Pemerintah Hindia Belanda telah menentukan Pluit sebagai daerah polder di tahun 1923, dengan asumsi daerah rendah Utara berbatasan laut, sehingga air harus dipompa. Tahun 1960, Kawasan Pluit dinyatakan sebagai kawasan tertutup dan resapan air melalui Keputusan Peperda Jakarta Raya dan Sekitarnya No. 387/th 1960. Masalahnya tahun 1971 kawasan Pluit dibangun menjadi daerah permukiman moderen lengkap dengan tempat rekreasi & lokasi perindustrian di atas RAWA dan BAKAU.

Setelah menjadi perumahan, Pluit sendiri kerap banjir, salah satunya adalah banjir tahun 1981, yang diperparah dengan matinya pompa Waduk Pluit karena pemadaman listrik akibat banjir. Genangan mulai dari Penjaringan, Pasar Ikan, RS Universitas Atmajaya dan perumahan mewah Pluit. Dan akhirnya Pluit menjadi langganan banjir. Banjir besar lainnya tercatat pada 15-16 Januari 1985.

pastinya ijin pembangunan kawasan tak akan pernah keluar. Bukan membela mereka, tp kalau kita lihat sendiri spesifikasi cluster maupun kawasan secara umum maka perumahan elit semacam PIK sdh sangat memperhatikan fasilitas AMDAL, termasuk pembangunan resapan2 maupun biopori yg artinya memperhatikan dampak lingkungan juga. Jd dilihat dalam beragam skenariopun harusnya perumahan2 itu memang tetap aman dr skema penggusuran atau normalisasi.
Kata siapa? Suhu pernah baca amdal? atau terlibat dalam perumusan Amdal? tidak selamanya seperti itu. Di lapangan banyak sekali amdal yang bermasalah karena di buat dengan Copy dan Paste, sehingga analsisnya tidak lengkap dan tidak baik. Proses penyusunan amdal sendiri seringkali tidak melibatkan masyarakat tuh. Bukan berarti ada amdal berarti semua tidak ada masalah.

Dan kita jg tak bs terlalu menyalahkan pemerintah soal penggusuran tersebut, krn meskipun mereka sdh tinggal di sana lama toh terbukti mayoritas dr mereka tak bisa menunjukkan sertifikat. Itu artinya sudah menduduki tanah negara dan berkontribusi besar terhadap banjir (karena pas di DAS Ciliwung)
Jadi kalau punya sertifikat tidak apa2 mengurangi wilayah resapan? Rumah-rumah mewah di Pluit itu yang pada awalnya juga melanggar aturan tidak apa2 mengurani resapann? kantor-kantor di Simatupang? Mall2 di Senayan yang menghabiskan 80% lahannya untuk bangunan dan basement yang seluas dua kali lapangan bola?

Logika berpikirnya tidak sesederhana itu Mas. Di sisi lain, Warga kampung pulo juga tidak menolak di Gusur, ikuti lebih dalam, mereka sudah bertemu Ahok dan menawarkan konsep lain pengelolaan kampung pulo yang lebih ramah lingkungan dan bisa tetap sebagai resapan air dengan model rumah panggung dan danau di bawahnya sedikit banyak belajar dari pengalaman di Kali Code di Jogja.

mayoritas mereka jg melakukannya secara ilegal. Kalau tidak ingin menyalahkan mereka lantas dialihkan menyalahkan siapa?
Saya tidak menyalahkan siapa2, mungkin perlu Mas nya juga mengikut berita dengan lebih dalam, warga kampung pulo sedang menempuh proses yang
namanya PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria.). Program ini adalah kegiatan legalisasi aset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi, adjudikasi, pendaftaran tanah, sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. Ada warga yang berhasil menggunakan program ini. Ada juga yang belum berhasil dan masih memegang hak kepemilikan adat seperti girik, petuk pajak bumi, jual beli di bawah tangan, dan verponding Indonesia. Jadi kamu kayanya salah deh bilang ga ada sertifikat. tuh ada yang pegang girik, petuk pajak bumi, jual beli di bawah tangan, dan verponding Indonesia.


Tentang World Bank kita bs saja dgn mudah berasumsi ini akan memberatkan rakyat. Tp sudahkah kita tahu dgn tepat hitung2annya dan bagian mananya yg memberatkan rakyat? Dengan reputasi Ahok selama ini pastinya jika ada masalah terkait pendanaan akan sangat mudah terlacak dan pastinya mencuat ke permukaan. Ane juga optimis seandainya ada peneliti yg meminta akses data ke Pemprov pastinya permissible dan akan bs dikuak secara transparan. Masalahnya sudahkah ada yg melakukannya langsung atau isu2 ini masih dalam tahap asumsi dan analisa tak langsung?
Saya sudah Mas.
Total biaya yang diperlukan untuk menjalankan keseluruhan proyek sebesar USD 159.5 juta. Tanggung jawab pembayaran utang akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi DKI Jakarta di mana Pemerintah DKI Jakarta harus membayar USD 63 juta selama sepuluh tahun. Oh iya Dolar makin perkasa ya, jadi sekarang Dolar itu 14.050 jadi itu utang berlipat berapa kali ya dari asumsi dasar menggunakan Kurs 9000 proyek normalisasi Kali ini adalah proyek yang di mulai pada masa Foke, jadi ada gap antara Kurs dolar saat itu dan saat sekarang yang menyebabkan beban pembayaran semakin berlipat. makin remuk redam oh Indonesia, udah utang, menggusur orang pula... AMSYONG dah

Hmm ini menarik nih, bagaimana hubungan utang luar negeri dan bagaimana memberatkan rakyat, berasa masih kuliah deh ini. Okay kita blejetin yah
Utang pemerintah (terutama utang luar negeri) mencerminkan pengeluaran yang dibiayai dari defisit anggaran (deficit spending), yang sebenarnya mendorong konsumsi domestik secara berlebihan. Pada titik tertentu konsumsi domestik ini melebihi tingkat kebutuhan sehingga dalam jangka panjang membuat suku bunga dan inflasi lebih tinggi, investasi lebih rendah, defisit perdagangan meningkat dan potensi PDB yang lebih rendah. Utang pemerintah sudah menjadi malapetaka bagi negeri ini. Secara makro kita lihat fakta pembayaran utang luar negeri pemerintah ternyata memakan porsi yang besar dari APBN. Ditambah dengan utang dalam negeri, porsi penerimaan negara yang harus dipakai untuk membayar utang mencapai 44,6% (APBN) atau bahkan 56% dalam hitungan estimasi paling moderat :) Total pembayaran utang ini bahkan sudah setara dengan target penerimaan pajak. Artinya, ada fiscal bleeding yang luar biasa besarnya.

Kurang atau lebihnya ane cuma mau menambahkan sisi lain. Bukan bermaksud sepenuhnya menyanggah dgn membabi buta atau membela pihak2 tertentu.
Saya tidak membela dengan membabi buta, sama sepertu suhu saya juga menambahkan sisi lain saja, namun saya melakukannya dengan fakta dan tidak dengan asumsi.....
 
Terakhir diubah:
Jav Toys
Gaple Online Indonesia
Pasang iklan hanya lewat CONTACT US
Back
Top
We are now part of LS Media Ltd